Sudah Sama Beningkah APBN dengan Kaca?

Sudah Sama Beningkah APBN dengan Kaca?

Oleh

Wynne Gabriella
Siswi Kelas XI SMA Kanaan Jakarta
Sudah Sama Beningkah APBN dengan Kaca?

Pertumbuhan dan perkembangan di Indonesia tidak terlepas dari kerja keras pemerintah dan partisipasi rakyat Indonesia. Sebagai negara demokrasi berbentuk republik, pemerintah dan rakyat Indonesia dibuat saling membutuhkan. Tanpa rakyat, pemerintahan tidak akan berjalan dengan baik, demikian juga rakyat tanpa pemerintah, kehidupan bermasyarakat tidak akan pernah sebaik Indonesia dewasa ini. Pertumbuhan dan perkembangan di Indonesia berarti mencakup pembangunan seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Kesejahteraan dan kemakmuran rakyat dapat terwujud jika pemerintah sebagai pelaksana negara melakukan pembangunan tersebut. Kembali lagi, pembangunan negara oleh pemerintah tidak akan berjalan dengan baik tanpa partisipasi rakyat. Banyak cara yang dapat dilakukan masyarakat untuk ikut serta dalam pembangunan, salah satunya yaitu dengan membayar pajak.

Tertera di dalam UU No. 28 Tahun 2007 Pasal 1 tentang Ketentuan Umum dan Perpajakan, pajak merupakan suatu konstribusi wajib kepada negara yang terhutang oleh setiap orang maupun badan yang sifatnya memaksa namun tetap berdasarkan pada Undang-Undang, dan tidak mendapat imbalan secara langsung serta digunakan untuk kebutuhan negara juga kemakmuran rakyatnya. Ini berarti, membayar pajak merupakan suatu kewajiban rakyat yang mana penggunaan uang rakyat tersebut diperuntukkan untuk kesejahteraan rakyat. Penting untuk diketahui, pajak adalah salah satu penentu postur dari sebuah APBN. APBN adalah singkatan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan negara Indonesia yang di setujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Sederhananya, APBN adalah sebuah alat yang berupa rancangan yang digunakan pemerintah untuk mempermudah proses pembangunan agar bisa berjalan terarah. Seperti halnya dalam membangun sebuah rumah, sang pemilik tentunya memerlukan sebuah rancangan agar rumah yang dibangun nantinya bisa sesuai dengan yang dia harapkan.

Begitu pula dengan pembangunan negara, dibutuhkan sebuah rancangan yang selaras dengan tujuan dan visi misi negara. Dapat kita ketahui bersama, bahwa tujuan negara Indonesia tertuang di dalam Pembukaan UUD 1945 alinea ke tiga. Sehingga tujuan bangsa Indonesia adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Berdasarkan hal penting ini, seharusnya apapun perancangan dan pelaksanaan APBN, dilakukan dengan satu tujuan yaitu untuk memajukan kesejahteraan atau kemakmuran rakyat.

APBN merupakan instrumen negara yang juga memiliki dasar hukum, tertuang dalam Bab VIII Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen IV Pasal 23 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Pada ayat (1) Pasal 23 tertulis “Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Dengan jelas dalam ayat ini tertulis “…dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” sehingga semakin jelaslah tujuan APBN yaitu untuk mengusahakan kemakmuran rakyat.

APBN adalah sebuah alat untuk mengatur pendapatan dan pengeluaran negara yang bertujuan untuk membiayai pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan, mencapai pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pendapatan nasional, mencapai stabilitas perekonomian, dan menentukan arah serta prioritas pembangunan secara umum. Namun, jika kita melihat secara umum, apakah rakyat Indonesia sudah mengalami peningkatan kemakmurannya?

APBN tahun 2017 memiliki nilai belanja negara mencapai Rp 2.080 triliun dengan pendapatan Rp 1.750 triliun. Menurut menteri keuangan, Sri Mulyani, sebagaimana di lansir oleh detik.com, mengatakan bahwa dari alokasi belanja lebih dari Rp 2.000 triliun tersebut, sebanyak Rp 763,6 triliun diperuntukkan untuk belanja Kementerian/Lembaga (K/L), sementara anggaran transfer ke daerah bernilai Rp 764,9 triliun.

Bagi penulis, APBN adalah sesuatu yang kurang transparan. Dapat dilihat dari dana yang di alokasikan ke daerah sebesar Rp 764,9 triliun, dengan penentuan arah serta prioritas pembangunan secara umum, seharusnya pembangunan di Indonesia dapat berkembang dengan merata. Namun pada kenyataannya, hanya sebuah jalanan yang rusak di daerah Nunukan, Kalimantan Utara, tak kunjung di perbaiki hingga warga menanam pohon kelapa sebagai aksi protes kepada pemerintah. Pada kenyataannya, akses jalan 4 desa di Pandeglang masih berupa tanah. Lalu sebenarnya kemanakah dana Rp 764,9 triliun itu digunakan?

Sebagaimana kita semua mengetahui, di daerah Jakarta sedang terlaksana pembangunan MRT dan LRT. Hal ini tentu sangat bermanfaat bagi warga Jakarta, namun mari kembali kepada tujuan awal APBN, kemanakah arah dan prioritas pembangunan di Indonesia? Jika hanya Jakarta sebagai objek prioritas utama dan sebagai arah utama pembangunan, maka Indonesia tidak akan mengalami pertumbuhan yang merata. Fungsi distribusi APBN berarti bahwa kebijakan anggaran negara harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Mari sejenak berfikir, lebih baik memprioritaskan jalan yang akan di aspal atau jalan yang melakukan pengaspalan untuk kesekian kali? Manakah yang lebih adil? Pembangunan infrastruktur di Jakarta yang terus menerus oleh pemerintah seolah-olah mengabaikan pembangunan infrastruktur yang ada di daerah lain.

Mari melihat ke aspek kehidupan yang lain. Pendidikan merupakan hal yang penting bagi setiap lapis kehidupan, terutama bagi generasi penerus bangsa. Kita semua mengetahui bagaimana perkembangan pendidikan di kota-kota besar seperti Jakarta mengalami pelecitan baik tenaga pendidiknya maupun fasilitasnya. Mantan Wakil Gubernur Jakarta, Djarot Saiful Hidayat pada masa jabatannya menargetkan perenovasian 221 sekolah di Jakarta rampung di tahun 2017. Seharusnya, seluruh daerah di Indonesia mengalami peningkatan serupa dalam pembangunan pendidikan. Namun pada kenyataannya, sebuah bangunan sekolah di Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, mengalami kerusakan berat hingga siswa terpaksa diliburkan jika terjadi hujan. Dilansir kalteng.prokal.co, di katakan bangunan sekolah dasar itu mirip kandang hewan dan belum mendapat perhatian dari pemerintah setempat. Dengan sumber yang sama, Kepala Dinas Pendidikan Kotim Bima Ekawardana mengaku, pihaknya akan melakukan pengecekan dam melihat secara langsung kondisi sekolah yang ada di pedalaman Kotim, yang mana akan di data lagi untuk dipertimbangkan diperbaiki.

Masuk kedalam aspek ekonomi. Roda perekonomian tidak akan berhenti berputar. Indonesia memiliki pondasi ekonomi yang kuat dan berkembang. Di aspek lain, kesenjangan justru semakin besar. Selama 10 tahun terakhir, perekonomian indonesia bertumbuh dua kali lipat dan kini mencapai volume 923 miliar dollar AS. Namun dibandingkan negara tetangganya, pembangunan infrastruktur Indonesia masih tertinggal jauh. 28 juta penduduk Indonesia masih hidup dalam kemiskinan. Mari kembali lihat tujuan awal APBN, yakni meningkatkan kemakmuran rakyat Indonesia, dengan kondisi demikian sudah jelas tujuan utama ini belum tercapai secara maksimal. Pembangunan ekonomi Indonesia seharusnya juga menaikkan kemakmuran masyarakatnya, pada kenyataannya, masih banyak rakyat Indonesia yang hidup di ambang kemiskinan. Dapat penulis pertanyakan, dimanakah tindak nyata penggunaan APBN?

Dari data-data ini sudah jelas bahwa dapat dipertanyakan kepada pemerintah, apa sebenarnya prioritas pembangunan di Indonesia? Dana yang mencapai Rp 760 triliun lebih itu apakah tidak cukup untuk memperbaiki bangunan yang sebenarnya tidak lagi memerlukan pertimbangan perbaikan? Fungsi otorisasi APBN berarti bahwa anggaran negara menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan sehingga pembelanjaan atau pendapatan dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat. Jika sekarang rakyat meminta pertanggungjawaban pemerintah, dapatkah pemerintah memenuhi dengan keadaan pembangunan di Indonesia yang sudah jelas tidak merata?

Sekali lagi, bagi penulis APBN bukan sesuatu yang memiliki transparansi yang baik. Dari beberapa contoh kasus diatas, jika penggunaan dana APBN di alokasikan dengan benar dan tepat sasaran, seharusnya kasus-kasus memilukan demikian tidak lagi ditemukan, terlebih dengan jumlah dana pengalokasian yang tidak terbilang sedikit.

 Ingatlah dibalik suatu masalah pasti ada solusi dan jalan keluar. Menurut penulis, sebaiknya pemerintah lebih memperhatikan lagi arah dan prioritas pembangunan bangsa. Pemerintah harusnya memperhatikan dan mengalokasikan dana yang lebih kepada daerah-daerah pedalaman yang langkahnya terseok mengejar ketertinggalan dari daerah-daerah lain. Kementerian Keuangan bersama Presiden dan DPR sebaiknya menyusun rancangan anggaran (APBN) yang lebih mengerucut tentang peruntukkan dana tersebut dan merealisasikan rancangan menjadi sebuah aksi nyata. Sehingga kepercayaan rakyat dapat timbul dan terbangun.

Selama ini hanya gerakan membayar pajak yang terus didesak pemerintah kepada rakyatnya, sampai keluarlah program Amnesti Pajak, namun transparansi penggunaan uang rakyat itu tidak pernah di sosialisasikan kepada rakyat. Lalu bagaimana rakyat ingin rajin membayar pajak jika masyarakat sendiri tidak percaya dengan pemerintah dalam mengelola uang mereka? Bagaimana masyarakat bisa percaya kepada pemerintah untuk mengolah uang mereka jika mereka saja tidak mengetahui tujuan uang mereka di gunakan?

Jadi, penulis mengusulkan adanya transparansi yang lebih baik dalam penggunaan APBN dan peningkatan aksi-aksi nyata dari pemerintah, agar masyarakat dapat percaya kepada pemerintah dan semakin bersemangat melibatkan diri dalam pembangunan negara, sehingga pembangunan Indonesia dapat lebih merata dan tujuan utama adanya APBN yaitu meningkatkan kemakmuran rakyat dapat tercapai maksimal. Dengan demikian, nama Indonesia di kancah dunia akan semakin bersinar dan posisi Indonesia akan semakin kuat sebagai negara yang berdaulat.

Lihat juga blog personal siswi hebat ini CATATAN HARIAN KECIL


Sumber foto: lihat di sini KLIK

Subscribe to receive free email updates:

0 Response to "Sudah Sama Beningkah APBN dengan Kaca?"

Posting Komentar