Begini Cara Menangani Gizi Buruk dan Mengurangi Resiko Angka Kematian Anak di Papua


Begini Cara Menangan Gizi Buruk dan Mengurangi Resiko Angka Kematian Anak di Papua
Anak asli Papua/sumber foto: www.batas negeri.com
Ironis Papua yang kekayaan alamnya melimpah, tetapi masyarakatnya harus mengalami yang namanya gisi buruk. Masalah kemanusiaan yang telah menjadi isu nasional ini telah mendapatkan perhatian serius dari pemerintah pusat maupun daerah.

Dilansir dari kompas online, edisi 03/02/2018, untuk menangani KLB di Asmat Unhas telah mengirim 19 dokter ke Asmat, Papua. Bukan hanya medis, sejumlah bantuan kemanusian yang lain, baik dari pemerintah pusat dan daerah; maupun dari pihak swasta pun ikut andil dalam menangani masalah kemanusian tersebut.

Ini adalah hal yang baik, tetapi saya berharap terkait hal ini tidak dimanfaatkan oleh politisi yang ingin menang pada Pemilu 2018, karena ini tahun politik. Tetapi meletakan dasar atas nama kemanusiaan. Jangan sampai seperti opininya pak Rintar Sipahutar pada tokoh Zaadit, dalam tulisanya yang berjudul Zaadit, "Pahlawan" Gizi Buruk Asmat Bersenjata Kartu Kuning. Jika ada politisi seperti itu, menurut saya lebih kejam dari guru membunuh murid.


Media dan Fakta

Saya bersyukur bisa menulis di kompasiana sehingga idealisme untuk menjadi mata dan telinga dari kaum yang tidak bersuara pun mampu saya sampaikan melalui media ini. Apresiasi dan penghargaan yang sama pun saya sampaikan kepada kompasiner yang mengangkat masalah gisi buruk di Asmat sehingga bisa diketahui khalayak dan pemerintah pun bisa bergerak. Termasuk Kompas media terkemuka di Indonesia inilah yang pertama meliput dan memberitakan kejadian luar biasa (KLB) Asmat selama tiga hari berturut-turut di halaman depannya.

Bila dilihat ke belakang, KLB Asmat yang mengakibatkan 69 anak meninggal di Kabupaten Asmat, Papua, dalam kurun waktu empat bulan terakhir ini bukan peristiwa serupa yang pertama, melainkan sudah terjadi sejak tahun 2003. Dua tahun setelah otsus di Papua diberlakukan.

Dilansir dari suara Papua. Com, edisi 4 Febuari 2018, antara 2015 – 2018 ada 2.044 anak Papua asli meninggal dalam insiden serupa dengan KLB di Kabupaten Asmat, dengan rincian Kabupaten Lani Jaya 37 anak, Kabupaten Deiyai 250 anak, Jayawijaya 1,716 anak, Kabupaten Ndunga 101 anak, Kabupaten Yahukimo 48 anak. Kabupaten Asmat 69 anak jadi sorotan nasional karena diliput oleh KOMPAS. Terakhir di Kabupaten Pegunungan Bintang, Januari 2018 terdapat 23 anak meninggal dunia. Wabah campak dan gisi buruk di Kabupaten Asmat yang “ramai” saat ini awalnya diungkapkan oleh Uskup Keuskupan Agats, Kabupaten Asmat Mgr. Aloysius Murwito sejak empat bulan yang lalu.

Saya meyakini bahwa kasus yang sama terjadi juga di belahan wilayah Papua yang lain. Terkait hal ini pun pernah saya lihat dan alamai di Distrik Fef, Kabupaten Sorong Papua Barat pada tahun 2010 lalu. Saat itu saya bertugas sebagai guru di daerah tersebut. Namun karena kurangnya pengetahuan dan terbatasnya akses sehingga tidak sempat ditulis atau diinformasikan dunia luar. Lengkapnya, baca: Peralihan dari Papua ke Jakarta.


Solusi Menangani Kasus Gisi Buruk di Papua

Menangani masalah sosial di Papua memang cukup rumit. Saya katakan seperti ini berdasarkan penglihatan dan pengalaman saya selama 27 tahun berada di propinsi paling timur Indonesia itu, baru tahun 2013 pindah ke Jakarta.

Solusi jangka pendek memang memberikan perhatian medis, bantuan dokter, dan lain sebagainya sebagai bentuk solidaritas dan tanggung jawab negara sudah benar. Tetapi itu bukan solusi yang tepat. Apalagi seperti yang ditawarkan oleh presiden Jokowi soal relokasi warga. Dikutip dari tabloid Jubi; menurut saya itu hanya akan menimbulkan masalah baru karena masyarakat Papua (sebagain besar), pola hidupnya sangat dekat dengan alam (baca: hutan). Solusi yang diberikan bapak Presiden untuk jangka pendek  dan langkah antisipasi itu adalah hal yang baik. Tetapi untuk jangka panjang “tuan dan nyonya yang terhormat” ini solusinya:


1.  Membangun Sarana dan Prasarana

Program pembangunan jalan trans Papua dan tol laut oleh Presiden Jokowidodo menurut saya sangat menjawab kebutuhan masyarakat Papua; karena itulah masalah utama di propinsi paling timur Indonesia itu bukan KLB. Jauhnya akses dengan kota dan minimnya sarana transportasi menjadi kendala terbesar bagi masyarakat lokal, maupun guru dan petugas medis yang bertugas di wilayah pedalaman Papua. Jika ini dibiarkan maka kasus seperti KLB di Asmat pasti akan terjadi lagi di belahan wilayah Papua yang lain.

Mengapa?

Jawabannya karena minimnya (bahkan tidak ada) petugas medis yang datang atau menetap di daerah-daerah terpencil seperti Fef dan sekitarnya karena fasilitas sangat tidak mendukung.

Fef adalah sebuah tempat terpencil di pedalaman Papua Barat. Kekuatan fisik dan mental yang prima adalah keharusan untuk menjangkau tempat tersebut. Jika dari Sorong, Papua Barat maka harus menempuh perjalanan laut sekitar 8 jam menuju Sousopor, ibu kota kabupaten.Tak lupa, masih ada perjalanan darat menggunakan mobil pick up dabel garden. Kemudian yang terekstrim yaitu menerjang hutan belantara Papua Barat dengan berbagai aral melintang. Butuh waktu sekitar 12 jam untuk mencapai distrik Fef jika cuaca sedang baik. Kalau musim hujan, maka butuh waktu 1 atau 2 hari untuk sampai di tempat tujuan karena jalanan yang dilalui pasti tidak bersahabat, tanah liat bercampur lumpur sungguh menyulitkan pengemudi. Apabila terjadi situasi seperti ini maka dapat dipastikan penumpang dan pengemudi harus bermalam di jalan. Kalaupun bernasib baik maka sampai di tempat tujuan akan disambut dengan kegelapan yang pekat dan gulita sebab daerah tersebut belum ada listrik. Mall? Tak usah dibayangkan sebab satupun tidak ada. Sinyal HP? Kalau ada satu bar berarti keajaiban. Disini yang tersisa hanya kabut tebal yang menyelimuti hutan perawan di wilayah tersebut.

Itu adalah cuplikan dari tulisan saya yang berjudul “Guru Blogger Solusi Alternatif Pendidikan di Era Digital”.

Jadi poin penting dari sub bab ini adalah membangun sarana dan prasaran, seperti sekolah, jalan, maupun puskesmas adalah mutlak sebab petugas medis maupun guru yang mengabdi di pedalaman Papua sebagian besar adalah pendatang. Dengan medan yang kurang bersahabat, kondisi sosial budaya yang berbeda dan lain sebagainya sangat mempengaruhi daya tahan dan loyalitas sang petugas. Hal ini dibuat menjadi rumit dengan minim bahkan nyaris tidak ada sarana dan prasarana yang memadai di wilayah-wilayah pedalaman Papua.  

Pertanyaan saya sudah sampai di mana masalah tol laut dan pembangunan jalan trans Papua?, berharap kompasioner yang lain bisa menjawabnya melalui kolom komentar ngarep, hehehe. 


2.  Beasiswa bagi putra-putri asli Papua untuk jadi petugas medis dan guru

Solusi ini saya tawarkan setelah 4 tahun mengabdi sebagai guru di pedalaman Papua, khususnya di Distrik Fef Papua Barat. Sunggu menjadi pengalaman yang sangat berharga dan unik, saat seorang guru dijadikan acuan dalam bertindak.

Jika masalah keluarga guru dipanggil untuk menengahi, jika motor rusak guru pun dipanggil, anak nangis orang tua akan bilang “awas nanti kasih tahu bapak guru ini dan itu”. Artinya bahwa posisi guru menjadi sentral. Bahkan pernah ada suatu kejadian masalah ibu yang melahirkan saya pun dipanggil untuk memberi solusi. Wah ini sulit dan kontradiksi karena pada situasi tertentu saya dan teman-teman petugas puskesmas yang lain nyaris babak belur oleh warga hanya karena seorang rekan kami menabrak babi dan kami dihakimi karena menjelaskan pokok persoalan yang menjadi pemicu.

Jadi solusi saya tentang putra-putri terbaik Papua yang diberi kesempatan untuk menjadi petugas kesehatan dan guru; sejatinya untuk mengubah paradigma berpikir etnografi budaya yang telah menganak pinak membutuhkan “orang dalam” yang terdidik. Sehingga solusi seperti cuci tangan, pola hidup sehat yang ditulis oleh beberapa media terkait kasus gisi buruk di Asmat lebih bisa diterima oleh masyarakat adat atau masyarakat lokal hanya jika anggota masyarakat itu sendiri yang menyampaikan.

Baca juga: 

Kelapa Sawit Di Papua Hanya Menimbulkan Masalah Baru Bagi Masyarakat Lokal



Kesimpulannya

1.     Untuk para politisi yang terhormat, jika berniat membantu saudara-saudari sebangsa di Kabupaten Asmat Papua, lakukan atas nama kemanusiaan dan abaikan niat untuk mendulang suara pada pemilihan umum 2018 karena tuan-tuan dan nyonya-nyonya sekalian adalah “orang terhormat bangat” .
2.     KLB di Asmat hanyalah penyebab namun masalah utamanya adalah minimnya sarana dan prasarana, termasuk sumber daya manusia lokal (petugas kesehatan dan guru) yang kurang.
3.     Membangun Papua pertama-tama harus memahami etnografi budaya dan keseluruhan karakter yang tumbuh dalam lingkungan budaya dan pola hidup masyarakat Papua, khususnya Asmat yang sangat tergantung dengan alam sebagai sumber utama mata pencahariannya.

Makar, Jakarta, 6/2/2018
  
   
  


Subscribe to receive free email updates:

0 Response to "Begini Cara Menangani Gizi Buruk dan Mengurangi Resiko Angka Kematian Anak di Papua"

Posting Komentar